Ruhut sebut hasil audit BPK soal Sumber Waras keblinger

Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul meragukan hasil temuan audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembelian lahan RS Sumber Waras. Sebab, temuan tersebut merujuk pada ketentuan UU Tahun 2012.

"Sangat meragukan tidak jelas, alamat wajib pajak saja sudah ngaco. Itu sudah keblinger. Belum lagi merujuk pada ketentuan UU 2012 padahal sudah ada 2015," ujar Ruhut kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/4).

Menurutnya, kesalahan bukan terjadi pada UU saja, melainkan terkait NJOP yang digunakan dalam pembelian lahan tersebut.

"Terus NJOP salah, salah menafsirkan NJOP dengan harga pasar. Itu kan harga pasar. Beda NJOP Rp 3 juta harga pasar Rp 5 juta. Padahal Ahok NJOP itu oknum-oknum BPK harus banyak dipenuhi," jelas dia.

Untuk itu, pihaknya bersikeras membahas tindak lanjut kasus tersebut. Ruhut juga menyarankan agar Wakil Ketua DPR Fadli Zon bersikap profesional terhadap siapapun.

"Bicara panja pansus saya sudah ingatkan Fadli Zon dan kader Gerindra jangan lah dendam kalian ke Ahok mantan kader yang sudah keluar kalian ingin gunakan lembaga, pekerjaan rumah DPR bukan Gerindra, ada 9 fraksi lain," ungkapnya.

Polemik dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terus menjadi bola panas. Gara-gara kasus tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) dengan Ketua BPK Harry Azhar Aziz berseru.

Sejumlah politikus juga kerap melontarkan kritik pedas terhadap Ahok terkait kasus ini. Sebut saja Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Politikus Gerindra itu kerap perang statemen dengan Ahok di media terkait kasus Sumber Waras.

Politisi Demokrat Ruhut Sitompul menilai ada unsur balas dendam pada konflik yang terjadi antara Ahok dan Fadli Zon.

"Fadli Zon dan Gerindranya sudah dendam kesumat dengan Ahok. Tapi Ahok justru makin kinclong, karena siapa kira Ketua BPK masuk dalam Panama Papers (LHKPN) itu tangan Tuhan bekerja bukan tangan Ahok," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/4).

Ruhut juga menilai Fadli Zon terlalu ikut campur mengurusi masalah Sumber Waras.

"Itu Fadli Zon apaan Wakil Ketua DPR ngurusin Sumber Waras. Wakil Ketua DPR bukan itu urusannya. Kalau Komisi III itu bukan mitra BPK. Kenapa tidak ke KPK?" tanya Ruhut.

Sebelumnya, Fadli Zon ingin memastikan polemik yang berkembang antara BPK dengan Ahok, terkait RS Sumber Waras terletak di jalan apa. Dalam kunjungan ke RS Sumber Waras, Fadli mengantongi temuan yang mengganjal soal transaksi pembelian lahan RS ini.

Pertama, dia menemukan adanya dua sertifikat yang berbeda yaitu sertifikat tanah Hak Milik (SHM) atas nama Perkumpulan Sin Ming Hui. Sementara, ada juga sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Yayasan Kesehatan Sumber Waras.